Krisis Keuangan Global, Hindari Kebijakan Unilateral

Senin, 10 November 2008 – 09:27 WIB

SAO PAOLO - Krisis keuangan global harus dibendung lewat kebijakan yang mendunia. Pasalnya, kebijakan unilateral di tiap negara yang tak terkoordinasi justru makin mempersulit proses pemulihan krisis. Terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G-20 di Sao Paolo, Brazil. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rangkaian kebijakan mengatasi krisis harus terkoordinasi secara global. Contoh langkah unilateral yang menyulitkan negara-negara lain adalah soal kebijakan bailout besar-besaran yang dilakukan negara-negara maju.

"Bailout besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara maju yang dibiayai melalui penjualan obligasi ke pasar yang sedang kesulitan likuiditas, telah meningkatkan biaya bunga obligasi negara-negara sedang berkembang. Ini terjadi pada saat mereka justru membutuhkan dana untuk membiayai defisit anggaran sebagai kebijakan yang counter-cyclical (mengatasi krisis)," kata Sri dalam keterangan resminya Minggu (9/11).

Pertemuan di Sao Paolo juga membicarakan kebutuhan perbaikan sistem keuangan internasional. Antara lain, kebutuhan mendesak jangka pendek untuk meningkatkan likuiditas kredit. Juga, meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan ADB dalam memberikan bantuan dengan persyaratan yang lebih ringan. (sof/bas)

SAO PAOLO - Krisis keuangan global harus dibendung lewat kebijakan yang mendunia. Pasalnya, kebijakan unilateral di tiap negara yang tak terkoordinasi