Krisis Tahu Tempe, Bukti Politik Ekonomi Gagal

Kamis, 26 Juli 2012 – 13:50 WIB

Hingga kini, produksi kedelai di dalam negeri tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan.  Permintaan kedelai di dalam negeri per tahun 1,5 juta ton, sementara produksi dalam negeri maksimal 960.000 ton per tahun. Sisanya harus  diimpor dari AS. "Terasa amat tragis, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia harus ikut menanggung risiko kekeringan di AS," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Seperti halnya beras, kata dia, pemerintah semestinya memberikan proteksi maksimal atas stok komoditi kacang kedelai. Pengamanan stok kacang kedelai seharusnya tidak diserahkan ke pasar bebas, melainkan harus berada dalam kendali pemerintah.  Sebab, pemerintah-lah yang mengelola dan mengendalikan kebijakan politik ekonomi.

"Konstitusi mewajibkan politik ekonomi pemerintah pro rakyat, dalam arti mengamanklan kebutuhan pangan rakyat," kata dia. Menurutnya lagi, pasar bebas yang hanya berorientasi pada keuntungan tidak peduli politik ekonomi negara. "Maka, negara cq pemerintah-lah yang harus menjadi garda terdepan menghadapi perilaku pasar bebas yang ekstrim," pungkasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Bambang Soesatyo, mengatakan, kasus terhentinya produksi tahu dan tempe menjadi bukti

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News