"Tidak masalah data dinas yang satu beda dengan dinas yang lain, tidak perlu dipertentangkan sama atau tidak datanya, karena tujuan mereka berbeda. Yang penting data yang digunakan adalah data BPS, kekurangannya bisa dimanfaatkan dengan dana daerah. Sekarang kita mencoba mendorong ke sana," tandasnya. (naz)
BANJARMASIN – Jumlah penduduk miskin yang rutin dirilis pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) patut diragukan. Anggota Komisi IV DPRD