Kuasai DPR dan MPR, KMP Jalankan Misi Cekal Jokowi?

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) sukses membendung kekuatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menguasai eksekutif setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Gabungan partai pengusung  Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menjadi rival Jokowi-JK itu kini mendominasi legislatif.

Setelah menguasai pimpinan DPR, Rabu (8/10) dini hari, KMP kembali menempatkan kader-kadernya di pimpinan DPR. Dan sebentar lagi akan menempatkan kader-kadernya di pimpinan komisi-komisi DPR yang menjadi alat kelengkapan dewan.

Seiring dengan penguasaan jabatan penting di legislatif, KMP pun dikabarkan telah menjalankan misi untuk mencekal pemerintahan Jokowi-JK yang akan terbentuk 20 Oktober 2014 mendatang. Pemerintahan baru ini ditandai dengan pengambilan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden di MPR.

Bagaimana tanggapan KMP? Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, membantah adanya skenario dari Koalisi Merah Puith (KMP) untuk menjegal pemerintahan presiden Jokowi- JK. Kata dia, perebutan posisi strategis di legislatif sebagai bagian dari upaya menjalankan demokrasi Pancasila.

"Di sini kita ingin demokrasi kita itu Pancasila bukan demokrasi liberal,  atau demokrasi yang kebablasan. Sejauh ini tidak ada wacana itu," kata Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/10).

Fadli Zon yang juga wakil ketua Umum Gerindra itu pun berharap dengan berimbangnya adanya kekuatan, KMP bisa mendorong pemerintah Jokowi-JK meningkatkan kinerja. Terutama fokus pada janji-janji politik kepada rakyat dalam kontestasi pemilu presiden lalu.

"Dengan adanya posisi legislatif MPR dan DPR yang seperti sekarang ini kita harapkan, kinerja pemerintah yang akan datang harus ditingkatkan. Pemerintah perlu fokus pada janji politik dan ekonomi yang begitu banyak," saran Fadli.

Jika Jokowi-JK konsisten dengan janji politiknya, bekerja dengan fokus dan profesional, Fadli memastikan DPR mendukung program-program pemerintah, tentunnya yang pro rakyat. "Kalau merugikan ya tentu akan kita koreksi," tandasnya. (fat/awa/jpnn)