Kunjungi DPP PKB, Partai Demokrat Thailand Studi Banding tentang Otda

Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Abdul Kadir Karding yang menerima delegasi Partai Demokrat Thailand mengatakan, Indonesia sebelum reformasi 1998 masih didominasi oleh kekuatan militer. Menurutnya, naiknya KH Abdurrahman Wahid yang juga pendiri PKB membuat otonomi daerah di Indonesia kian terbuka karena tokoh yang dikenal dengan sapaan Gus Dur itu mampu mengurangi dominasi militer.
“Kala itu Gus Dur berusaha memperbaiki bangsa ini dengan cara mengurangi kewenangan militer dan melakukan reformasi birokrasi secara bertahap,” kata Karding.
 Menurutnya, meski otonomi membuat kabupaten/kota memiliki kewenangan lebih luas mengatur daerah sendriri,  namun ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat. Di antaranya adalah bidang politik luar negeri, hankam, hukum dan peradilan, agama, moneter dan fiskal.

“Provinsi menjadi penyambung,sedangkan kabupaten bisa lebih kreatif, bisa maju dalam membangun daerahnya tanpa harus tergantung pada pusat,” kata Karding yang dalam kesempatan itu didampingi sejumlah fungsionaris PKB seperti Abdul Wahid Maktub (ketua),  Siti Masrifah (anggota Fraksi PKB DPR), Ali Ansory (wakil sekjen) dan sejumlah pengurus wilayah.

Karding juga mengatakan bahwa penerapan otonomi daerah tetap menemui kendala. Salah satunya adalah korupsi di daerah dan kebiasaan birokrasi yang masih belum mau menjadi pelayan rakyat.

Namun, katanya, hal itu perlahan bisa diperbaiki dengan memilih kepala daerah yang memang memiliki kemampuan memadai melalui sistem pemilihan langsung dan perbaikan regulasi. ”Sekarang ini kita terus memperbaiki regulasi kewenangan pemerintah profinsi, kabupaten dan pusat terkait dengan kerja sama antar-kabupaten ataupun dengan negara lain.  Kita sudah mulai mendorong otonomi ke tingkat desa agar kesejahteraan lebih bisa dirasakan sampai tingkat bawah,” katanya.(ara/jpnn)