Kuota BBM Subsidi Dipangkas, Kartu Kendali Diperluas
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah dan DPR sepakat memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam APBN Perubahan 2014 dari 48 juta kiloliter (kl) menjadi 46 juta kl. Padahal, tahun ini diperkirakan ada tambahan 1,25 juta mobil dan 8 juta sepeda motor baru. Pemerintah pun siap menjalankan berbagai langkah penghematan konsumsi BBM subsidi.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasjim mengatakan, tahun lalu saja realisasi konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 46,25 juta kiloliter. Karena itu, dengan tambahan jutaan kendaraan bermotor baru, pemerintah harus menjalankan program penghematan.
"ÂMisalnya, dengan kartu kendali. Jadi, nanti pembelian BBM subsidi dibatasi," ujarnya kepada Jawa Pos (induk JPNN).
Menurut Ibrahim, saat ini sistem kartu kendali untuk membatasi pembelian BBM subsidi sudah diterapkan di Kota Batam sejak 1 Februari 2014. Aturan yang ditetapkan Pemkot Batam atas dorongan BPH Migas dan Kementerian ESDM itu membatasi jumlah pembelian solar bersubsidi untuk angkutan umum roda empat sebanyak 30 liter per hari, angkutan umum roda enam (bus) 50 liter per hari, dan mobil pribadi 20 liter per hari.
"Kenapa yang dibatasi solar, karena di Batam sangat marak penyelundupan solar subsidi ke industri atau kapal asing," katanya.
Dengan kartu kendali yang berisi data nomor polisi kendaraan tersebut, pemilik mobil kini tidak bisa lagi membeli solar hingga ratusan liter per hari, lalu menjualnya ke penadah dengan harga lebih tinggi.
Hasilnya cukup efektif. Batam yang dulu konsumsi solar bersubsidinya mencapai 360 kiloliter per hari kini bisa ditekan menjadi serkitar 260 kiloliter per hari atau ada penghematan 100 kiloliter per hari.
"ÂItu jumlah yang lumayan. 100 kiloliter itu sama dengan 100 ribu liter per hari. Bayangkan kalau setahun, penghematannya bisa sangat besar," ucapnya.
Ibrahim mengakui, pemberlakuan pembatasan di Batam relatif lebih mudah karena kondisi geografis yang berupa kepulauan. Adapun pemberlakuan untuk wilayah seperti Jakarta diperkirakan lebih sulit. Sebab, pemilik mobil bisa membeli BBM subsidi di wilayah sekitarnya seperti Bekasi, Depok, atau Tangerang.