Kurangi Gap Pendidikan, Swasta Harus jadi Filantropi, Bukan Sekadar Pemenuhan Tenaga Kerja

jpnn.com - Pengamat dan praktisi pendidikan Muhammad Nur Rizal menyoroti kurangnya pemerataan kualitas hasil belajar dan infrastruktur sekolah di tanah air. Meskipun ada kenaikan signifikan anggaran pendidikan sebanyak 25% di APBN 2019 dibandingkan 2015 tetapi secara keseluruhan pembiayaannya lebih rendah dibanding rata-rata Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. 

"Permasalahan ini juga dilihat dari timpangnya hasil PISA di antara 34 provinsi di Indonesia," ujar Rizal dalam pesan tertulisnya, Selasa (23/3).

Dia menyebutkan hanya Yogyakarta dan Jakarta yang memiliki skor literasi matematika dan sains setara Malaysia dan Brunei Darusaalam. Sedangkan, 32 provinsi lain jauh di bawah mereka. 

Laporan OECD juga menggambarkan, ketimpangan hasil belajar antara siswa dari keluarga menengah atas meningkat menjadi dua tahun dibandingkan siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah di tahun 2019.  Padahal sebelumnya hanya selisih satu tahun. 

Rizal mengutip laporan OECD lainnya bahwa Indonesia membutuhkan peran sektor swasta yang lebih besar untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil belajar siswa. 

"Dalam peta jalan pendidikan untuk vokasi pemerintah mengharapkan komitmen sektor swasta menampung lulusan pendidikan vokasi," kata pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) ini.

Selain itu sektor swasta diminta pemerntah berperan menjadi pemimpin perubahan kurikulum yang lebih adaptif dengan dunia kerja agar lulusannya bisa diserap tinggi di berbagai sektor kerja baru. 

"Pembiayaan sektor swasta di Indonesia sebesar 11,7% dari total anggaran. Sedangkan sektor swasta di negara-negara OECD sebesar 18%," ujarnya.