KY tak Terlalu Berminat Kewenangan Penyadapan

"Kan tidak serta-merta KY bisa menyadap lalu selesai," kata Komisioner KY Suparman Marzuki kepada Jawa Pos kemarin (13/5). Menurutnya, penambahan kewenangan penyadapan bukanlah hal yang sangat krusial untuk diberikan kepada KY.

Sebab, menurutnya, meski diberi keweangan untuk menyadap, hal itu membutuhkan prosedur yang rumit dan tidak gampang. Apalagi yang disadap adalah para hakim. "Sekarang bayangkan, jika KY mau menyadap hakim dan yang memberikan izin pengadilan melalui hakim, apa tidak repot?" tegasnya.

Nah, karena itulah KY bersikap biasa saja dengan rencana penambahan kewenangan itu. Menurut Suparman, KY dalam revisi undang-undangnya lebih memilih agar kewenangannya dipertegas dan diperjelas.