La Nyalla Minta Daerah Likuidasi BUMD tidak Produktif Demi Peningkatan Kemandirian Fiskal

jpnn.com, BANTEN - Ketua DPD AA La Nyalla Mattalitti  mengatakan kemandirian fiskal daerah masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) yang menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri.

LaNyalla menjelaskan berdasar data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019, hanya satu dari 542 pemerintah daerah di Indonesia, yakni Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki indikator sangat mandiri.

Level indikator mandiri ditempati DKI Jakarta, dan Kota Bandung, Jawa Barat. Daerah yang lain masih pada level indikator belum mandiri dan menuju kemandirian.

“Dalam beberapa kesempatan ke daerah saya sering menyampaikan bahwa belanja APBD seharusnya difokuskan kepada pengembangan atau pembangunan sektor yang dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah sehingga memiliki dampak atau effect keekonomian di daerah,” ungkap LaNyalla dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Sabtu (14/11).

LaNyalla hadir di serang Banten untuk membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD RI dan Pemerintah Provinsi Banten.

FGD yang dihelat di Pendopo Gubernur Banten itu mengambil tema ‘Evaluasi Kebijakan DPD RI dalam Transfer Daerah di Provinsi Banten.’

Mantan ketua Kadin Jawa Timur itu menjelaskan salah satu caranya adalah
memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebaliknya, kata dia, pemda juga harus berani mengambil keputusan untuk melikuidasi BUMD yang tidak produktif dan yang hanya menjadi cost center.

“Begitu pula dengan pemanfaatan dana desa. Selain untuk infrastruktur, juga bisa digunakan untuk memperkuat BUMDes sehingga perekonomian di desa juga bisa tumbuh, dan desa bisa menjadi kekuatan ekonomi,” ungkap LaNyalla lewat siaran persnya.