Lagi, Kader PKS Singgung Pembubaran KPK

JAKARTA - Kasus impor daging terus menjadi perdebatan panas akibat munculnya perbedaan pandangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Adanya sinyal bahwa KPK akan kembali memeriksa Presiden PKS Anis Matta, terkait aliran dana dari tersangka kasus impor daging Ahmad Fathanah, dinilai sebagai upaya politis lembaga anti rasuah itu.

 

”Saya punya saran saja pada KPK. KPK bukan lembaga politik. Mereka penegak hukum bekerjalah pada sunyi dan diam,” ujar Fahri Hamzah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS di sela-sela rapat election update DPP dan DPW PKS se-Indonesia di hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/5).

Fahri menyatakan, sebagai parpol, wajar jika PKS atau partai manapun menanggapi kasus hukum. KPK, menurut Fahri, tidak perlu menanggapi parpol. ”Sebab keributan adalah tugas parpol di era demokrasi. KPK harusnya bekerja senyap dengan kepala dan hati dingin untuk menegakkan keadilan,” ujarnya.

Namun, lanjut Fahri, jika KPK menukar fungsinya di dalam politik, mengintimidasi melalui pernyataan, mengancam pembubaran, hal itu adalah awal kehancuran. Fahri menyatakan, KPK adalah lembaga adhoc yang bisa dibubarkan kapanpun. ”Jika (KPK) bubar hari ini, kita tidak rugi apa-apa. Karena ada polisi, kejaksaan, ada hakim dan pengadilan,” ujar anggota Komisi III DPR itu.