Lagi, Menpora Larang Pejabat Pemerintahan Pimpin Cabor

“Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh hati dengan waktu yang penuh. Nggak boleh disambi karena tanggung jawabnya berat," kata Imam, jumpa pers soal Jambore Pemuda Indonesia, di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (26/10)

Di luar itu, Imam juga tidak ingin adanya rangkap jabatan, maka di kemudian hari pemerintah lah yang akan terkena getahnya.

"Sekarang kalau ke depan ada soal, pasti nanti pemerintah yang disorot. Padahal ada organisasi yang bertanggung jawab. Ada Pengurus Besar/Pengurus Pusat, KONI dan sebagainya. Karenanya warning pemerintah harus didengar betul," tegas dia.

Peringatan Menpora tentang larangan menteri dan pejabat militer merangkap jabatan di organisasi olahraga, sebetulnya sudah kali kedua dia ungkapkan. Pernyataan serupa pernah dia tegaskan, pada Senin (24/10).

Peringatan keras dari Menpora, menyusul munculnya nama menteri dan kepala daerah, serta petinggi militer yang maju di bursa pencalonan ketua umum pengurus induk olahraga nasional.

Selain fenomena itu terjadi jelang Kongres Pemilihan PSSI, PP PBSI  juga bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2016 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada 30 Oktober mendatang.

Dalam Munas tersebut, sekaligus mengagendakan pemilihan ketua umum dengan masa bakti empat tahun mendatang.

Sejauh ini, sudah ada dua calon kuat yang akan bertarung merebutkan PBSI-1. Yaitu, pejawat Gita Wirjawan dan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purnawirawan) Wiranto.