Langkah Cepat Presiden Jokowi tidak Diikuti Para Pembantunya di Kabinet

"Termasuk juga perlindungan sosial yang dialokasikan Rp 23 triliun, ini harusnya tidak ada lagi keributan soal tarif listrik karena di sini sudah dapat untuk diskon listrik, dana desa, ada juga kartu pra kerja dan lain-lain," katanya.

Bamsoet mengatakan seharusnya sudah tidak lagi dorongan untuk pengadaan sembako.

Itu seharusnya menjadi bantuan tunai langsung kepada rakyat dengan data yang lebih akurat.

Dengan demikian, lanjut Bamsoet, rakyat bisa membelanjakan dana bantuan yang diperoleh secara tunai itu ke pasar-pasar tradisional.

"Sehingga ada perputaran ekonomi di tingkat bawah, ada perubahan ekonomi di masyarakat," paparnya.

Menurutnya, jika bantuan sembako, yang makmur adalah pemilik-pemilik pabrik, minyak goreng, mie instan,  importir beras, sarden, cornet dan sebagainya.

"Itulah yang sedang menikmati dari apa yang terjadi dalam pandemi ini. Jadi sudah harus diubah," katanya..

Tidak hanya itu, Bamsoet juga menyatakan seharusnya dengan alokasi Rp 123,4 triliun untuk usaha mikro kecil menengah, tidak ada lagi keluhan-keluhan di tingkat pengusaha UMKM.