Langkah Jokowi Buka Kantor Pemerintahan Transisi Sangat Tepat

jpnn.com - JAKARTA - Pembentukan kantor transisi oleh presiden terpilih Joko Widodo, dinilai sangat tepat, untuk menjaga agar peralihan pemerintahan dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahannya nanti dapat berlangsung dengan baik.

Menurut Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, ada sejumlah agenda yang merupakan perintah undang-undang yang belum selesai di era SBY menjadi pekerjaan rumah bagi presiden baru hasil pemilihan presiden 2014.

“Memang benar seperti pernyataan presiden SBY, bahwa transisi akan dijalankan setelah putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Tapi ini justru menjadi momentum bagi tim transisi Jokowi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun perencanaan,” katanya di Jakarta, Senin (4/8) malam.

Menurut Gunawan, beberapa pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemerintahan SBY antara lain, pembentukan kelembagaan yang berperan menjalankan  tugas pemerintahan di bidang pangan. Sebagaimana mandate dari Undang-Undang Pangan, lembaga tersebut nantinya berada di bawah presiden.

“Kemudian pelaksanaan pembaruan agraria dan penyelesaian konflik pertanahan. UU Perlindungan dan pemberdayaan petani telah memandatkan kepada pemerintah memermudah akses kepada tanah negara bagi petani kecil dan petani penggarap atau buruh tani. Tentu juga mengevaluasi produk hukum dan kelembagaan kenapa reforma agraria gagal dilaksanakan dan konflik agraria sulit dilaksanakan,” katanya.

Pekerjaan rumah lain, pemerintahan Jokowi-JK nantinya juga perlu mewujudkan perintah undang-undang Minerba. Yaitu melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintah menurut Gunawan, sangat penting. Karena konsolidasi demokrasi dalam transisi demokrasi memerlukan penguatan kelembagaan demokrasi.

“Semoga kantor transisi membuka jalan bagi tugas demokrasi ini. Tentu saja kelembagaan akan berjalan dengan baik apabila diikuti rekruitmen politik yang baik,” ujarnya.

Karena itu Gunawan menilai Jokowi-JK nantinya harus memilih pembantunya di bidang agraria dan pangan dari orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap renegosiasi kontrak pertambangan, reforma agraria dan kedaulatan pangan. (gir/jpnn)