Laporan Keuangan Daerah Membaik

Rabu, 03 April 2013 – 06:54 WIB

Menurut Hadi, dari data di atas, kualitas LKPD provinsi dan kota relatif lebih baik dibandingkan kualitas LPKD kabupaten. Hal itu tecermin dari besarnya persentase daerah yang mendapat opini WTP. "Karena itu, bagi pemerintah kabupaten, masih banyak ruang untuk memperbaiki kualitas LKPD nya. Untuk provinsi dan kota juga harus ditingkatkan," ucapnya.

Apa penyebab daerah belum mendapatkan opini WTP? Hadi menyebut, beberapa penyebabnya adalah adanya aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian; penyertaan modal belum disajikan dengan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Lalu, pembatasan lingkup pemeriksaan; kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. "BPK sudah memberikan rekomendasi kepada seluruh daerah. Jika itu dijalankan, kualitas LKPD pasti akan lebih baik," ujarnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Marwanto Harjowiryono menambahkan, sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan terus melakukan upaya asistensi dan pelatihan untuk pemerintah daerah. Dia mengakui, beberapa daerah memang masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menyusun LKPD. "Kuncinya memang di SDM. Itu yang ingin kita dorong agar makin bagus," katanya. (owi)

JAKARTA - Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum memuaskan. Buktinya, puluhan pemerintah daerah (pemda) masih mendapat sanksi dari Kementerian

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News