Larangan Ekspor CPO Diberlakukan, Harga TBS Sawit Anjlok, Mulyanto Minta Pemerintah Lakukan Ini

“Akibatnya, petani menjadi rugi dan serbasalah untuk menjual hasil kebunnya,” tambahnya.

Menurutnya, salah satu insentif yang penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah melalui penyerapan terhadap produk TBS tersebut dengan harga yang wajar. Misalnya, lanjut Mulyanto, dengan membeli dan mengolah biofuel atau bahan bakar nabati yang bersifat mandatori dari sawit rakyat.

Dia mengatakan Komisi VII DPR bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah sepakat meningkatkan kuota solar bersubsidi menjadi 17 juta kiloliter untuk 2022, dari sebelumnya yang sekitar 15 juta kiloliter.

Dengan program 30 persen biofuel (B30), katanya, maka minyak sawit mentah lebih dari 5 juta kiloliter dapat terserap. 

Jika program tersebut dapat ditingkatkan menjadi B40 atau B50, maka serapan minyak sawit mentah rakyat dapat ditingkatkan.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus mendorong BUMN di sektor perkebunan beserta anak perusahaannya yang mengolah hasil perkebunan untuk meningkatkan penyerapan produk TBS petani sawit rakyat. 

Hal itu akan cukup menolong para petani sawit rakyat selama masa pelarangan ekspor CPO.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian di 2019, luas lahan sawit rakyat tercatat mencapai 5,9 juta hektare atau sekitar 41 persen dari luas total lahan sawit nasional. Sementara lahan BUMN hanya 4 persen dan sisanya sebesar 55 persen merupakan lahan sawit dari swasta besar.