Lestari Moerdijat: Perlu Gerakan Nasional untuk Bebas Kanker Serviks pada 2030

Direktur Center for Health Economics Studies, Didik Setiawan mengungkapkan, berdasarkan kajian internasional dari sisi ekonomi kesehatan pemberian vaksin kanker serviks sangat menguntungkan bagi sebuah negara, termasuk Indonesia.

Untuk memberi vaksin kanker serviks kepada 2,3 juta perempuan seusia kelas 5 dan 6 sekolah dasar di Indonesia, menurut Didik, hanya membutuhkan anggaran Rp324 miliar per tahun.

"Memang negara akan mengeluarkan biaya saat tahapan vaksinasi kanker serviks, namun pada tahun-tahun mendatang negara akan mengambil manfaat dari penghematan biaya pengobatan kanker serviks dan hasil dari generasi muda perempuan yang produktif," ujar Didik.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menegaskan, dirinya sangat setuju terhadap usulan yang diungkapkan sejumlah narasumber dalam menghadapi masalah kesehatan dan pengobatan untuk kanker serviks di Indonesia.

Yang terpenting saat ini, tegas Hasto, adalah good will dari pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan dalam proses vaksinasi kanker serviks di Indonesia, lewat kolaborasi sejumlah instansi antara lain dari instansi di sektor pendidikan, kesehatan dan instansi yang menangani perempuan dan anak.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Bandung, Atang Irawan berpendapat, rendahnya akselerasi penuntasan masalah yang terkait penyakit kanker di Indonesia disebabkan tidak adanya lembaga khusus yang menanganinya.

Faktanya, jelas Atang, saat ini yang menangani masalah penyakit kanker di Tanah Air hanya ditangani komite yang berada di bawah Kasubag di Kementerian.

Atang menyarankan penaganan masalah penyakit kanker di Indonesia ditangani lembaga berbentuk badan yang berada di bawah presiden, sehingga badan tersebut dapat membuat program sendiri yang diikuti dengan fungsi anggaran.(jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: