Lima Anggota Parlemen Australia Dinyatakan Berkewarganegaraan Ganda
Pengadilan Tinggi Australia memiliki dua pilihan -tetap fokus pada hukum atau menimbang alasan lainnya.
Pada akhirnya, pengadilan memilih jalan fokus demi kepentingan kepastian dan stabilitas, yang erat kaitannya dengan larangan konstitusional terhadap warga negara asing untuk duduk di Parlemen Australia.
Singkatnya, ketidaktahuan bukanlah pembelaan.
Pasal 44 (i) dari Konstitusi Australia mengatakan, setiap orang, "yang memiliki pengakuan atas kesetiaan, ketaatan, atau kepatuhan terhadap kekuatan asing, atau menjadi subjek atau warga negara dari kekuatan asing ..." tak bisa dipilih sebagai anggota Parlemen atau Senat.
Tujuannya adalah untuk menjauhkan mereka dari loyalitas yang terbagi.
Pemerintah Australia berusaha untuk mempertahankan beberapa dari mereka yang dipertanyakan, dan mencoba meyakinkan pengadilan bahwa mereka yang dilahirkan di Australia tak tahu-menahu bahwa mereka memiliki kewarganegaraan ganda, dan tak mungkin memiliki kesetiaan yang terpecah.
Tapi itu tak berhasil.
Pengadilan menemukan bahwa Konstitusi tak menyebutkan klausa itu hanya berlaku pada mereka yang mengetahui bahwa mereka memiliki kewarganegaraan asing.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Facebook dan Instagram Akan Berhenti Menggunakan Mesin Pengecek Fakta
Rabu, 08 Januari 2025 – 23:22 WIB - ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: PM Kanada Justin Trudeau Mundur karena Popularitasnya Menurun
Selasa, 07 Januari 2025 – 23:53 WIB - ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Etihad Batal Lepas Landas di Melbourne karena Gangguan Teknis
Senin, 06 Januari 2025 – 23:23 WIB - ABC Indonesia
Kabar Australia: Sejumlah Hal yang Berubah di Negeri Kangguru pada 2025
Jumat, 03 Januari 2025 – 23:56 WIB
- Humaniora
Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
Kamis, 09 Januari 2025 – 16:42 WIB - Humaniora
Biaya Makan Bergizi Gratis di Palembang Ditambah Rp 2 Ribu
Kamis, 09 Januari 2025 – 18:18 WIB - Hukum
Argumen Ini Menguatkan Dugaan soal Hasto Dikriminalkan, Ada Pemesan
Kamis, 09 Januari 2025 – 19:43 WIB - Politik
MK Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada di Kabupaten Paniai
Kamis, 09 Januari 2025 – 17:06 WIB - Parpol
Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
Kamis, 09 Januari 2025 – 19:38 WIB