Lima Hari Sekolah, Dewan: Kebijakan tak Masuk Akal

Rabu, 14 Juni 2017 – 23:43 WIB

Orang tua siswa mengantarkan anaknya di SDN Nanggerang 02, Tajuhalang, Bogor, Senin (18/7). Para orang tua sangat mendukung intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang menghimbau agar orang tua mengantar anak di hari pertama sekolah dan bertemu dengan gurunya. Foto: Ricardo/JPNN.com Ilustrasi :

jpnn.com, GRESIK - Rencana Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sekolah 5 hari mendapat protes dari DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Pasalnya, rencana ini bakal mematikan TPQ-TPQ dan Madin yang ada di desa-desa.

Saat ini, Komisi IV DPRD Gresik masih melakukan koordinasi untuk melakukan protes ke Kementrian langsung.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Sujono mengatakan pihaknya bakal melakukan protes terhadap kebijakan ini. Sebab, kebijakan ini bukan malah memajukan dunia pendidikan malah membuat kisruh.

“Ini kebijakan yang tidak masuk akal dan mengganggu dunia pendidikan yang sudah berjalan,” kata Sujono seperti yang dilansir Radar Gresik (Jawa Pos Group), Rabu (14/6).

Menurut dia, jika rencana ini dipaksakan maka TPQ dan Madin yang sudah lama berdiri di desa bakal mati. Sebab, selama ini TPQ dan Madin ini cukup penting untuk menjaga moral anak-anak bangsa.

“Semua harus dipertimbangkan secara matang, jangan seenaknya sendiri seperti ini,” tegas dia.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik belum dapat memastikan kapan pelaksanaan sekolah 5 hari bakal diterapkan.