Lindungi Kepentingan Petani, Sultan Usulkan Pembentukan Lembaga Baru, Nih Namanya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk membentuk Komisi Perdagangan Komoditas Indonesia.

Menurut Sultan, komisi sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap persoalan produksi dan perdagangan komoditas strategis.

Usulan pembentukan lembaga baru itu disampaikan Sultan untuk merespons gejolak harga komoditas strategis yang merugikan petani dan konsumen saat ini.

“Saran saya ini merespons gejolak harga komoditas strategis di tengah konstelasi geopolitik dan dampak pemanasan global yang diperburuk oleh mekanisme pasar yang cenderung tidak terkontrol oleh negara,” kata Sultan, Jumat (24/6).

Senator muda asal Bengkulu itu mengaku sangat prihatin dengan terkoreksinya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan masih tingginya harga minyak goreng yang sangat dirasakan dampaknya oleh petani dan konsumen minyak goreng saat ini.

Menurut Sultan, solusi atas persoalan ketersediaan dan harga komoditas strategis tidak cukup dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang sifatnya parsial dan temporal.

“Dibutuhkan sebuah lembaga independen yang secara komprehensif dan terpadu bertanggung jawab untuk memastikan semua urusan komoditas strategis dikelola secara profesional dan jauh dari intervensi pasar,” ungkap Sultan.

Menurut Sultan, dalam konteks manajemen perdagangan komoditas, Indonesia secara resmi belum memiliki lembaga perdagangan komoditas yang banyak berkontribusi terhadap ekonomi di negara-negara yang mengandalkan ekspor komoditas seperti Australia dan Selandia Baru.