Listrik Belum Tuntas, Gubernur Mulai Gerah

jpnn.com - MEDAN-Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mulai gerah dengan kondisi listrik di Sumatera Utara.  Gatot pun me-warning Bupati Tapanuli Utara, Deliserdang, dan Langkat untuk kerja ekstra agar masalah listrik bisa tuntas.

Gatot juga akan segera melakukan peninjauan pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla 3 x 110 MW, Tapanuli Utara. Kunjungan Gatot tersebut dalam rangka percepatan mengantisipasi krisis listrik di Sumatera Utara. Bukan itu saja, ia juga ingin mencari tahu permasalahan penolakan masyarakat setempat atas pembangunan PLTP.

"Saya akan berkunjung ke Tapanuli Utara, untuk mencari tahu penyebab masalah yang ada atas penolakan masyarakat atas pembangunan PLTP itu," ujar Gatot, Minggu (2/3) kemarin.

Gatot juga menyatakan, bahwa ia sudah menelpon Bupati Tapanuli Utara Toran Lumbantobing. Bahkan, juga menelpon beberapa bupati terkait permasalahan yang ada di Sumatera Utara, antara lain bupati Deliserdang dan Langkat.

"Saya sudah menelpon pak Bupati Tapanuli Utara Toluto (Torang Lumbantobing). Saya juga sudah menegaskan agar pak Toluto, segera menyelesaikan masalah yang terjadi di Sarulla. Karena pemanfaatan panas bumi di sana itu bisa menutupi krisis listrik yang ada di Sumut," ujar Gatot.

Gatot juga berharap agar para bupati/ wali kota se-Sumatera Utara untuk proaktif dalam menghadapi krisis kelistrikan di Sumatera Utara. "Terutama, bagi bupati se Sumatera Utara, terutama Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Langkat. Ini sudah kita tekankan, mengingat ini untuk kepentingan kita bersama," tegasnya.

Terkait itu, Pemkab Langkat memfasilitasi secara total kebutuhan diperlukan terhadap pembangunan sarana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x200 MW Tanjungpasir Kecamatan Pangkalansusu. Terhadap kemungkinan adanya hadangan warga, koordinasi dengan polisi dikedepankan.

Diperkirakan, terdapat enam tower guna keperluan proyek tersebut persisnya di Desa Tanjungpasir belum terpasang menyusul adanya komplain warga meminta kompensasi karena merasa lahannya dilalui sambungan utama tegangan tinggi (SUTET). Namun, setelah dilakukan pengujian ternyata lahan dimaksudkan milik balai konservasi sumber daya alam (BKSDA).