Lokasi Desak Anies saja Diganggu, Bagaimana Demokrasi Mau Maju?

jpnn.com, SLEMAN - Capres brnomor urut 1 di Pilpres 2024 Anies Baswedan menilai pencabutan izin lokasi diskusinya di Yogyakarta, Selasa (23/1/2024), merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Sedianya gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menghadiri diskusi Desak Anies yang akan digelar di Museum Diponegoro, Jalan HOS Tjokroaminoto, Yogyakarta.

Namun, pengelola museum itu membatalkan izin penggunaan tempat. Akhirnya Tim Ubah Bareng sebagai penyelenggara Desak Anies menggelar diskusi itu di Rocket Convention Hall, Sleman, setelah sejumlah lokasi lain yang akan dipakai juga bermasalah dengan izin.

"Menurut saya ini kemunduran demokrasi kita. Ini set back kemajuan kampanye kami dan ini bisa membuktikan apa yang dicurigai beberapa waktu ini," kata Anies kepada wartawan di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, Selasa (23/1).

Capres dari Koalisi Perubahan itu menambahkan pemilu pasca-reformasi 1998 yang sudah digelar lima kali, yakni pada 1999, 2004, 2009, 2014 hingga 2019, tidak pernah diwarnai pembicaraan yang didominasi masalah netralitas.

Menurut Anies, baru pada Pemilu 2024 ini persoalan netralitas kembali mengemuka dan mirip dengan pemilihan umum di masa Orde Baru atau Orba.

“Itu (masalah netralitas, red) dulu adanya pra-reformasi, sekarang muncul lagi. Inilah yang saya sebut set back," kata capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu.

Oleh karena itu, Anis menegaskan idenya tentang perubahan demi menyelamatkan Indonesia. Tujuannya ialah membawa Indonesia tetap menjadi negara hukum.