LPSK Pastikan Lindungi Whistleblower

jpnn.com - JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan kesiapannya untuk menerima pengaduan dugaan korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum di Indonesia. Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai pihaknya siap dengan tangan terbuka menerima laporan masyarakat tersebut.

Pernyataan Semendawai disampaikan menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT). Menurutnya, LPSK tidak membeda-bedakan perlindungan terhadap korban kejahatan.

"LPSK selalu berkomitmen memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia yang menjadi korban tidak kekerasan maupun kejahatan ataupun saksi yang siap membongkar kasus kejahatan (whistleblower)," ujar Haris dalam keterangan persnya, Senin (23/6).

Seperti diketahui, WGAT mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mencegah dan mengurangi secara sistematis praktik penyiksaan di Indonesia.

Alasan mereka kasus praktik penyiksaan masih tetap tinggi meskipun hampir 16 tahun pemerintah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang lebih dikenal dengan nama Konvensi Antipenyiksaan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh WGAT, tren penyiksaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 cenderung masih tinggi. Temuan tersebut juga diperkuat oleh data yang dimiliki Komnas HAM yang.

Data Komnas menunjukkan pada Juni 2013, dari tipologi pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, dalam hal ini Kepolisian, penyiksaan dalam proses pemeriksaan adalah salah satu yang tertinggi dengan 27 jumlah berkas.

"Pemerintah peduli, kami peduli. Oleh karena itu LPSK mendorong kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban maupun saksi untuk mencari perlindungan ke LPSK, jika dibutuhkan," kata Semendawai.