MA Terbitkan Fatwa PK dan Grasi

jpnn.com - JAKARTA-Mahkamah Agung (MA) segera menerbitkan fatwa soal hukuman mati yang lebih tertuju pada pembatasan waktu dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) atau grasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengajuan PK dan grasi, tidak ada batasan waktunya. Lantaran tidak ada batasan waktu, kondisi ini menjadi perdebatan pihak kejaksaan dengan salah satu pihak terpidana mati. “Saat ini masih dikoreksi dan belum final,” tegas Ketua MA, Harifin A Tumpa, di sela-sela acara Sarasehan Dalam Rangka Pengembangan Cetak Biru Pembaruan MA, di Jakarta, pada Kamis (5/3).

Bila dikaitkan dengan aturan yang belum jelas ini, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengultimatum terpidana mati dalam kasus pembunuhan Bos PT Asaba Boedyharto Angsono, dengan terpidana mati Gunawan Santoso, dalam waktu satu bulan untuk mengajukan PK.

Pihak Kejaksaan mengirim surat kepada penasihat hukum Gunawan, Alamsyah Hanafiah, pada akhir Januari 2009. “Kami sudah mengirim surat untuk mengajukan PK,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Abdul Hakim Ritonga.

Sementara itu, penasihat hukum Gunawan Santoso, Alamsyah Hanafiah, menyatakan kejaksaan tidak bisa memberikan batas waktu untuk mengajukan PK. sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 264 KUHAP, menyebutkan tidak ada batas waktu upaya hukum PK atau grasi. Bahkan, Alamsyah mengancam jika eksekusi tetap dilakukan, kejaksaan bisa diancam Pasal 53 KUHP mengenai percobaan pembunuhan. Penasihat hukum terpidana pasalnya tidak akan memenuhi permintaan kejaksaan yang memberi batas waktu pengajuan PK dalam waktu satu bulan. (rie/JPNN)