Mahyudin: Politik Uang Melahirkan Pemimpin yang Tak Mumpuni

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan setiap negara memiliki ciri-ciri sistem demokrasi tersendiri. Indonesia, menurut Mahyudin menganut sistem Demokrasi Pancasila.

“Dalam Sila ke-4 mengatur soal demokrasi kita,” ujar Mahyudin dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “Demokrasi ala Indonesia Minimalisir Pejabat Korupsi?” yang digelar di Press Room DPR/MPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Kamis (25/10/2018).

Menurut Mahyudin, dari sistem inilah maka di Indonesia hadir lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam demokrasi, semua rakyat mempunyai hak yang sama sehingga Pemilu merupakan sarana yang bagus untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Meski demikian, Mahyudin mengakui sistem demokrasi langsung lewat Pemilu dirasa tak optimal bila dalam masyarakat kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan sangat memungkinkan terjadinya money politic. "Money politic (politik uang, red) itu bisa berupa barang, bisa berupa uang,” ujarnya.

Dari praktik politik uang yang terjadi membuat lahir pemimpin-pemimpin yang tak mempunyai kapasitas atau tak mumpuni. Menurutnya, pemimpin yang terpilih lewat Pilkada adalah orang-orang yang cenderung punya modal.

“Yang bagus bisa kalah karena tak punya modal,” ungkapnya.

Terpilihnya seseorang kepala daerah yang disponsori oleh seseorang, kelak, menurut Mahyudin akan menyebabkan kekuasaan yang ada akan tergadai. Dari sinilah membuat banyak kepala daerah kena OTT KPK.