MAKI Dorong Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Proyek Satelit Kemenhan

“Apakah satelitnya diduga tidak berfungsi maksimal itu karena apa, kalau tidak salah ini hanya sekedar satelit yang berputar-putar, tapi fungsi seluruhnya tidak bisa dipakai,” kata Boyamin.

Ketiga, lanjut Boyamin, berkaitan dengan kewenangan.

Kewenangan sebenarnya dalam mengisi slot orbit 123 derajat BT adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Terkait kewenangan ini, Boyamin mendorong Kejaksaan Agung untuk mendalaminya, karena jika slot orbit 123 derajat BT tersebut bukan kewenangan Kementerian Pertahanan, maka patut diduga ada penggelembungan dana pengadaan satelit tersebut.

“Kalau memang bukan kewenangan dari Kementerian Pertahanan, maka ya mestinya dinyatakan bukan kewenanganannya," ujarnya.

Kejaksaan Agung telah menaikkan status perkara dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT oleh Kemenhan periode 2015 ke tahap penyidikan pada 14 Januari 2022.

Sebanyak 11 orang saksi telah dimintai keterangan terkait perkara tersebut, selain itu penyidik juga sudah mendapatkan bukti dokumentasi memperkuat penyidikan. (antara/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: