Mal Dibanjiri Pengunjung Tanpa Prokes, Begini Respons Sultan

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Grosir Pasar Tanah Abang dibanjiri pengunjung. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 87.000 orang memadati pasar ini pada Sabtu (3/5) kemarin.

"Saya sangat cemas melihat aktivitas keramaian yang membeludak tersebut. Jika terus dibiarkan maka akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca-lebaran. Maka pemerintah harus melakukan upaya penertiban di titik-titik pasar atau pusat keramaian lainnya,” ujar Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam keterangan persnya pada Minggu (2/5).

Menurut Sultan, pemerintah di setiap tingkatan daerah dan pusat harus bekerja keras dalam mengatasi potensi keramaian dan berakibat kepada lonjakan kasus Covid-19 nantinya.

"Di pusat keramaian harus ada protokol kesehatan yang ketat bagi para pengunjung. Dan, bila perlu disiapkan tempat sekaligus alat tes kesehatan, penjagaan ketat oleh pihak kepolisian seperti pengetatan mudik di perbatasan daerah. Maka bagi pengunjung yang tidak memiliki hasil rapid atau bentuk Surya serta bukti kesehatan lainnya tidak diperbolehkan masuk mal dan lingkungan pasar,” tambah Sultan.

Senator muda asal Bengkulu itu mengatakan pemerintah tidak boleh terlihat tidak konsisten terhadap aturan Prokes dalam menghadapi Pandemi. Misal satu pihak kita melarang mudik, tetapi di pihak lain justru mal, pasar, dan tempat rekreasi justru ramai.

Menurut Sultan, jika ingin berhasil dalam melawan pandemi, maka kebijakan harus diterjemahkan secara penuh dan utuh, tidak boleh parsial.

"Tantangan kita adalah pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mampu menyelaraskan kebijakan terhadap penanganan Pandemi Covid-19. Tidak boleh beda-beda persepsi dan sikap. Langgamnya harus sama," tegasnya.

Sultan juga mengimbau kepada masyarakat agar membangun kesadaran dalam membatasi diri dalam kerumunan. Baginya, sekuat apapun pemerintah mengeluarkan larangan dan batasan, tanpa gerakan kolektif masyarakat maka tidak akan pernah berhasil apapun bentuk kebijakan, program dan skema yang diinginkan pemerintah.