Mal Pelayanan Publik Digital Hadir Wujudkan Layanan Terintegrasi

Sejalan itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional, melalui MPP Digital dengan layanan tahap awal berupa administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan.

“MPP Digital diharapkan dapat menjadi pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi,” kata Diah Natalisa.

Lebih lanjut, data sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk pelayanan publik berisi berbagai informasi yang bersifat lintas sektor, yang dapat digunakan untuk integrasi program.

“Dengan membangun satu sistem dan bagi pakai bersama akan diperoleh data yang konsisten. Proses ini akan memperkuat kerja sama antara pemerintah, publik, sektor privat, dan semua stakeholder dalam mewujudkan open government sebagai pondasi utama menjalankan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang profesional,” ucapnya.

Sementara itu, Arif Kurniawan selaku Department Head Digital Banking Product PT. Bank Mandiri menyampaikan peran perusahaan dalam pengembangan MPP Digital dan optimismenya.

Program itu dapat menjadi starting point yang sangat baik untuk memberikan pelayanan publik digital terbaik.

“Dengan beberapa pengembangan, secara strategis aplikasi MPP Digital dapat mendukung program Satu Data dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat,” ujar Arif Kurniawan.

Diharapkan dengan adanya MPP Digital dapat mendorong kolaborasi dan menghapus ego sektoral sehingga akan menciptakan positive feedback loop antara layanan publik dan kualitas pelaksanaan program pemerintah untuk masyarakat.