Maluku Utara Mulai Berbenah, Bergerak Menuju Daerah Kepulauan Ramah Disabilitas

Dalam hal ini, Kikin Tarigan Komisioner Komnas Disabilitas menjelaskan bahwa tantangan pelaksanaan penghormatan, pelindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas wilayah kepulauan memiliki keunikannya tersendiri.

Dalam lawatannya di Maluku Utara, banyak hal yang dilakukan yaitu berdialog langsung dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Morotai.

Diskusi itu disambut dengan respons positif berkenaan dengan kebutuhan regulasi yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas serta pendataan penyandang disabilitas yang sangat berkaitan erat dengan permasalahan lainnya.

"Kami sudah berdiskusi langsung (pemkab Halmahera Utara dan Morotai), sangat positif dan terbuka bahwa ke depan akan ada regulasi yang mengakomodir tentang penyandang disabilitas, termasuk pendataan yang akan ditindaklanjuti langsung oleh dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ini akan berhubungan erat dengan RPP tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas yang sedang dalam penggodokan, yang mana akan menjadi solusi juga terkait dengan biaya transportasi anak-anak didik di SLB yang untuk menempuh sekolahnya harus menyebrang pulau," ujarnya.

Hak Pariwisata Disabilitas tak luput dari pembahasan dengan pemerintah daerah terkait, khususnya Kabupaten Morotai.

Assisten III bidang pengembangan ekonomi dan kesejahteraan, Kalbi Rasyid juga menyoroti gagasan tentang pariwisata alam ramah sisabilitas karena Morotai sudah menjadi kawasan strategis nasional.

Namun, menurutnya, untuk mewujudkan hal itu harus melewati proses mulai dari peraturan dan juga segenap layanan infrastruktur pendukung.

Komnas Disabilitas melihat ini sebagai sebuah gagasan orisinil yang layak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.