Manajemen Anggaran Harus Dirombak Total

Jumat, 13 Juli 2012 – 17:54 WIB

Joko Widodo. Foto : Arundono Wicaksono/JPNN

Sistem manajemen anggarannya. Sejak lima tahun anggaran APBD Jakarta itu mencapai Rp 140 triliun. Tapi ketika kita turun ke kampung-kampung, apa mereka pernah merasakan manfaat dari uang sebanyak itu? Enggak pernah. Lalu ke mana larinya uang untuk rakyat ini. Ini yang harus kita ubah. Lima tahun ke depan Jakarta akan mendapat Rp 180 triliun lebih. Itu jumlah yang besar. Manajemen anggaran harus diubah, harus menyentuh apa yang diharapkan masyarakat secara merata baik kalangan atas maupun menengah ke bawah.

Selain itu juga mengenai masalah perizinan serta birokrasi pelayanan terhadap masyarakat. Warga DKI harus mendapatkan pelayanan publik yang terbuka, enggak disusah-susahin terus. Mau ngapa-ngapain susah, ribet urusan birokrasi.

Apa lagi?

Karena anggarannya dulu enggak jelas, maka harus dirombak total. Ini harus didesain ulang. Kalau dana untuk macet dan banjir, ya kita fokus untuk selesaikan itu. Penyelesaian untuk selesaikan macet dan banjir itu juga harus tepat waktu, sesuai deadline. Kalau monorel dibilang akan selesai dalam 8 tahun, ya harus diselesaikan 8 tahun. Harus fokus dan tepat waktu. Pemimpinnya (pemda) harus mengawasi itu sampai selesai. Kalau tanya teknisnya jangan tanya sama pemimpinnya, tanya sama kepala dinasnya. Pemimpinnya itu bertugas mengawasi semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana dan anggaran, juga tepat waktu.