Marak Pembubaran Kegiatan Publik, Bandung Serasa Kembali ke Era Orba

BANDUNG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mencatat, hingga 11 Desember 2016 setidaknya terdapat tujuh kegiatan publik di Kota Bandung yang dibubarkan. Pembubaran dilakukan oleh Ormas maupun aparat negara.

Catatan LBH Bandung, ketujuh kegiatan tersebut di antaranya, gelaran pantomim Wanggi Hoed di Car Free Day (CFD) Dago, Teater Monolog Teater Tan Malaka di Institut Francais Indonesia (IFI), diskusi Maria Dalam Bibel dan Al-Quran di Auditorium Gedung Karya Pastoral (GKP), diskusi LGBT di ITB, Sekolah Marx di ISBI, Demonstrasi SORAK dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Gedung Merdeka, serta pembubaran lapak Perpustakaan Jalanan di Taman Cikapayang.

Kepala LBH Bandung Arip mengatakan, pembubaran didominasi pihak Ormas yang tidak menyepakati berlangsungnya kegiatan. Selain Ormas, aparat negara, dalam hal ini TNI juga berperan dalam membubarkan kegiatan lapak baca gratis Perpustakaan Jalanan.

"Kami selalu menemukan ada keterlibatan Ormas. Kalau aparat, konteksnya selalu bicara stabilitas," kata dia kepada wartawan di Bandung, Senin (12/12).

Dia melanjutkan, insiden-insiden tersebut seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, kegiatan politik setiap warga negara dijamin konstitusi.

"Situasi saat ini seolah seolah kembali ke zaman Orde Baru. Kontrol negara terhadap aktifitas-aktifitas sipil menguat. Sehingga kegiatan-kegiatan semisal diskusi buku masih dilakukan pengawasan," terangnya.

Lebih lanjut, Arip meminta agar segala kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi benar-benar dijamin oleh negara. 

Sehingga, berbagai kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilindungi aparat negara.