Marzuki Kritisi Proyek Gedung DPD di Setiap Provinsi

Jumat, 24 Juni 2011 – 22:44 WIB

“Kalau ada indikasi manipulasi, itu pantas untuk kita kaji kembali. Tapi itu juga aneh karena proses tendernya saja belum dimulai, hingga hari ini masih dalam tahap perencanaan," tegas La Ode Ida.

Soal disiplin penggunaan uang rakyat, lanjutnya, DPD hingga kini masih dinilai BPK sebagai yang terbaik. Karena itu pula DPD dapat penghargaan dari BPK.

"Sekarang saya balik bertanya, data yang dilansir oleh Pak Murzuki Alie itu sumbernya dari mana? sesama lembaga negara mestinya kita sama-sama memintakan data teknis kepada instansi yang kompeten dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Senator asal Sulawesi Tenggara itu.

Ditegaskannya, pembangunan gedung DPD merupakan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menyerahkannya kepada Kesekjenan DPD untuk menyiapkan aspek tata administrasinya sebagaimana yang diamanatkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

JAKARTA – Alokasi anggaran pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di setiap provinsi yang dipatok Rp 10 juta per meter persegi, dinilai 

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next