Massa FPI Jemput Sobri Lubis dan Bachtiar Nasir, Bandara Tegang

“Intoleransi ini sudah menjadi ancaman nasional, dan kita serius mengatasinya. Saya ini disumpah untuk menegakkan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Itu wajib kita bela, bagi mereka yang menganut paham radikal sebaiknya hengkang dari Kalbar, hengkang dari Indonesia,“ tegas Cornelis.

Untuk membendung intoleransi, menurut dia, ulama-ulama dari kalangan NU dan Muhammadiyah banyak yang bagus, banyak yang tahu tentang Indonesia. Karena Indonesia itu berisi beragam suku bangsa dan budaya.

“Kenapa kita mesti mendatangkan mereka (ulama) dari luar yang tidak paham Indonesia? Kita mau hidup tenang, kita mau hidup nyaman, tenteram, bersaudara sebangsa dan setanah air, walau dalam perbedaan,” terangnya.

Ia menjelaskan, sasaran paham radikal di Indonesia terjadi pada daerah terpencil yang berpengetahuan kurang, pengetahuan agamanya juga lemah.

Menyikapi akan adanya Satgas Antiradikalisasi, untuk di Kalbar, pemerintah berupaya membina dan memberi pemahaman pada masyarakat agar jangan sampai terjebak paham radikal. Sebab, masyarakat di Kalbar ini majemuk.

“Coba kita saling menghargai, menghormati, jangan saling mengkafirkan, saling menjelek-jelekkan. Kalau datang hanya untuk menjelek-jelekkan orang, mencaci maki orang, menciptakan rasa permusuhan, menyebarkan rasa kebencian, sebaiknya ndak usah,” tutur Cornelis, seperti diberitakan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).

Imbuh dia, “Saya sebagai pemerintah ya bertanggung jawab, saya akan bertanggung jawab sekuat tenaga saya bersama dengan jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Tidak bisa hanya pemerintah sendiri”.

Dikatakan Cornelis, warga Kalbar harus berani mengatakan “tidak” kepada intoleransi.