Masyakat Daerah Dorong Capt Coky Leonardo Jadi Menteri Perhubungan

Tentunya ketika akan mengimplementasikan berkordinasi dengan mitra instansi yang sebelumnya juga mempunyai kewenangan terkait tanggung jawab pembinaan aspek keamanan dan pembangunan di kawasan laut.

"Amanatnya dari UU Pelayaran, bahwa isinya nanti bisa dari unsur internal yang sudah ada atau pihak lain. Yang penting terbentuk," katanya.

Lalu jika ada peleburan instansi, bagaimana dengan instansi yang di internal Kemenhub setelah peleburan.

"Bisa saja KPLP tetap ada tapi bukan di laut, tapi di kawasan pelabuhan, sebagai pihak yang mengawasi tegaknya regulasi keselamatan pelayaran pada kapal -kapal yang akan berlayar," ungkap Leon.

"Jadi KPLP bisa menjadi pengawas, manakala ada kapal yang akan berlayar tidak lengkap standar keselamatan pelayaran. Dengan begitu KPLP sebagai pengawas stakeholder dan regulator (syahbandar) di kawasan pelabuhan," sambungnya.

Dikatakan juga, jika keadaan itu bisa terjadi , maka minim kapal berlayar dalam keadaan tidak memenuhi kelaklautan kapal dan keselamatan pelayaran.

Terkait dengan aparat Kemenhub, Leon akan menegakan aturan yang jelas tentang jenjang karir. Dimulai dengan adanya data base pegawai yang lengkap, mulai lama kerja, kompetensi, golongan, yang pada intinya persyaratan kepegawaian internal, sehingga jelas jenjang karir seseorang jelas arahnya untuk berkembang, bukan karena kedekatan pada relasi yang mendukungnya untuk menempati jabatan tertentu," paparnya.

Atas penjelasannya itu, meski yang jadi contohkan sebatas masalah yang muncul di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Leon menyatakan hal yang sama juga terjadi pada direktorat lainnya, sehingga membutuhkan penataan juga.