Masyarakat Belitong di Perantauan Soroti Kondisi Demokrasi Menjelang Pemilu 2024

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Pulau Belitong, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di perantauan menyoroti iklim demokrasi dan tata kelola pemerintahan menjelang Pemilu 2024.

Ada keprihatinan mencermati tidak kondusifnya iklim politik khususnya pemilihan presiden (pilpres) yang diikuti tiga pasangan calon (paslon).

“Sebagai bagian yang tidak lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami menyampaikan sikap keprihatinan yang sangat mendalam,” kata tokoh masyarakat dan Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Belitong Jakarta Zulkifli Umar di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Oleh karena itu, Zulkifli menyatakan masyarakat Pulau Belitong yang ada di perantauan menyampaikan sikapnya, bahwa pelaksanaan demokrasi hendaknya dilaksanakan mengikuti kaedah-kaedah konstitusi yang telah diatur dalam UUD Negara Tahun 1945 dan berbagai perundang-undangan serta peraturan terkait dengan pelaksanaan konstitusi negara.

“Hendaknya semangat demokrasi dijunjung tinggi dengan tidak mengabaikan etika, moral, dan rasa kejujuran. Karenanya kepemimpinan nasional harus melaksanakan sistem demokrasi sesuai dengan sumpah jabatan,” ujar Zulkifli.

Selain itu, mereka juga meminta kepemimpinan nasional wajib dipilih berdasarkan sistem demokrasi yang adil, bebas dan ujur sesuai dengan hati nurani dan akal sehat rakyat tanpa ada intimidasi dari unsur-unsur kekuasaan.

“Kami keluarga besar masyarakat Belitong sangat menginginkan adanya kepemimpinan uang bermartabat, legitimed, dan dihormati bangsa dan negara lain,” kata Zulkifli.

Masyarakat Belitong yang ada di perantauan, kata Zulkifli, meminta kepemimpinan nasional harus segera mengembalikan rasa kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan negara agar terhindar dari pemikiran disintegrasi berbangsa dan bernegara, tetap satu kesatuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.