Masyarakat Papua Paling Puas dengan Kinerja SBY

jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei Pol-Tracking Institute mengungkap bahwa setiap provinsi memiliki  tingkat kepuasan yang berbeda terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono selama 4 tahun ini. Dalam survei itu, Provinsi Papua tertinggi dalam tingkat kepuasan pada pemerintahan SBY-Boediono, yaitu sebesar 95 persen.

"Disusul Kepulauan Riau dengan tingkat kepuasan sebesar 90 persen, serta Sulawesi Utara dan Gorontalo masing-masing 80 persen," ujar Direktur Pol-Tracking Institute Arya Budi di Jakarta, Minggu, (20/10).

Persentase tingkat kepuasan masyarakat Papua yang paling tinggi ini menimbulkan pertanyaan, mengingat saat ini perkembangan di provinsi tersebut belum cukup memadai dibanding provinsi lainnya. Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengklaim dalam survei ini pihaknya memang tidak memunculkan indikator tertentu pada responden di 33 provinsi. Hanya survei secara umum tentang tingkat kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, tidak secara spesifik dijelaskan apa yang membuat masyarakat puas terhadap pemerintah SBY-Boediono.

"Kita tidak masukkan indikatornya. Hanya pertanyaan langsung pada tingkat kepuasan. Kami juga bingung kenapa justru di Papua persentasenya lebih tinggi," ujar Hanta.

Selain Papua, ada beberapa provinsi lainnya yang cukup puas dengan pemerintahan SBY-Boediono. Misalnya di Provinsi Kalimantan (75 persen), diikuti Nusa Tenggara Timur (70 persen), Sulawesi Selatan (61,43 persen) dan Papua Barat (60 persen).

Selanjutnya, Provinsi Bali, Jakarta, dan Sulawesi Barat dengan tingkat kepuasan masing-masing 50 persen. Diikuti Sumatera Barat (47,5 persen), Maluku (45,45 persen), Kalimantan Barat (46,15 persen), Sumatera Selatan (45 persen) dan Nanggroe Aceh Darussalam (42,50 persen).

Berikutnya, Provinsi Jawa Barat (40,81 persen), serta Kalimantan Timur, Jambi dan Bengkulu masing-masing sebesar 40 persen.

Di urutan selanjutnya, tingkat kepuasan di Jawa Timur (39,69 persen), Jawa Tengah (35,44 persen), Sulawesi Tengah (35 persen), Riau (34 persen), Maluku Utara (33,3 persen), Kalimantan Selatan (32,5 persen), serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 30 persen.