Masyarakat Sipil Anggap UU TNI Bermasalah dan Akan Kembalikan Dwifungsi Militer

"Jadi bayangkan jika revisi ini lolos dengan konteks impunitas seperti ini … menurut saya akan jadi lebih mengerikan lagi bagi kami di Papua."

Elvira berharap diskusi publik soal revisi Undang-undang TNI ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengkaji dan mengevaluasi peran militer, terutama di daerah konflik.

Feri mengatakan revisi Undang-undang TNI bukalah soal supremasi militer belaka, tetapi persaingan kepentingan yang memanfaatkan militer sebagai alat kepentingan bisnis dan politik.

"Jadi antar politisi menggunakan militer sebagai kacung untuk kepentingan-kepentingan politiknya dan para pebisnis menggunakan militer untuk mengamankan bisnis dan berbagai kepentingan bisnis itu sendiri," katanya.