Mati Lampu, Jokowi Diminta Babat Habis Pejabat Terkait

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai penting mengambil sikap tegas terkait peristiwa padamnya listrik hingga belasan jam di sejumlah wilayah di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah secara bersamaan, Minggu (4/8).

Langkah tegas yang dapat diambil antara lain, memberhentikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan jajaran direksi PLN, demi rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan secara materi dan imateri.

"Kalau di negara lain, menterinya sudah mundur karena malu," ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (5/8).

Sayangnya, kata Ujang, budaya malu pejabat di Indonesia masih sangat rendah. Karena itu, presiden penting mengambil langkah tegas, demi menciptakan budaya malu bagi pejabat yang tidak mampu bekerja, sebagaimana berlaku di negara-negara tetangga.

BACA JUGA: Mati Lampu Berjam-jam, Masyarakat Berhak Minta Ganti Rugi

Misalnya pejabat di Korea Selatan, menteri yang punya otoritas mengurusi energi listrik langsung mundur begitu peristiwa listrik padam melanda sebagian wilayah Korsel beberapa waktu lalu.

Demikian juga di Taiwan, menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan listrik menyatakan mundur, saat peristiwa yang sama terjadi.

"Tetapi inilah bedanya di Indonesia dengan negara lain. Di kita, pejabat-pejabat tidak memiliki budaya malu. Jika gagal harusnya malu, lalu mundur atau mengundurkan diri, termasuk persoalan di PLN," katanya.