Mau Keadilan? Pengadilan Tempatnya, Bukan Deponering

jpnn.com - JAKARTA - Proses hukum yang paling tepat dan objektif adalah melalui mekanisme peradilan oleh majelis di Pengadilan. Kalau proses hukum diselesaikan melalui cara deponering karena Jaksa Agung memiliki hak prerogatif untuk itu, sangat berpotensi mengundang kegaduhan publik.

Hal tersebut dikatakan Irman Gusman, menjawab pertanyaan JPNN, Sabtu (5/3). "Kalau mau memperoleh keadilan yang terukur, tempatnya di pengadilan, bukan deponering," kata Irman.

Pemberian deponering terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto lanjut Irman, hendaknya bisa jadi pelajaran supaya jangan mudah melakukan deponering untuk sebuah kasus yang sebaiknya diuji di pengadilan.

"Mestinya, harus kriteria yang terukur sehingga deponering dikeluarkan, satu di antaranya kasus yang menjadi perhatian banyak orang," ujar senator asal Sumatera Barat ini

Kalau kriteria yang selektif untuk pemberian deponering terpenuhi ujarnya, Jaksa Agung sebaiknya konsultas dengan Presiden dan DPR supaya tidak jadi kontraproduktif dan menimbulkan pertanyaan publik, walaupun niatnya baik," saran Irman. (fas/jpnn)