Mayoritas DPR Tetap Kontra Pemerintah
Usul Sultan Menjadi Gubernur Utama DitolakKamis, 09 Desember 2010 – 09:01 WIB
Priyo menegaskan Golkar dalam posisi terbuka terhadap setiap konsep yang ditawarkan pemerintah. Asalkan itu tidak mereduksi muatan keistimewaan Jogjakarta mengingat peran sejarahnya yang sangat besar.
"Kami menunggu konsep draf pemerintah seperti apa. Itu akan menunjukkan posisi politik dan berdiri presiden. Jadi, segera saja dikirim," ujarnya. Priyo menambahkan Golkar tetap mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur. "Posisi itu belum berubah sampai kita tahu apa konsep pemerintah," imbuh Presidium ICMI itu.
JAKARTA - Pemerintah melalui draf terbaru RUU Keistimewaan Jogjakarta mengajukan penawaran untuk menjadikan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Sikap Politik PDI Perjuangan Terhadap Pemerintahan Baru
-
Soal Sikap Politik PDIP, Megawati: Diputuskan Berdasarkan Pemikiran
-
Hasil Rakernas V PDIP: Megawati Diminta Tetap Jadi Ketua Umum 2025-2030
-
PDIP Sumut Tidak Gentar Berhadapan dengan Menantu Jokowi di Pilgub
-
Penerjun Payung Naila Novaranti Kibarkan Bendera Selamat untuk Prabowo Gibran
BERITA LAINNYA
- Pilkada
Nadia Shabilla Perkenalkan Platform Berbasis Teknologi AI Kepada Calon Kepala Daerah
Selasa, 28 Mei 2024 – 10:59 WIB - Politik
DPR Gelar Rapat Paripurna, Agendanya Mendengarkan Pendapat Fraksi Terhadap RUU Inisiatif Baleg
Selasa, 28 Mei 2024 – 10:52 WIB - Pilkada
Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Bakal Berhadapan di Pilkada NTB 2024?
Senin, 27 Mei 2024 – 22:38 WIB - Pilkada
Bawaslu Siaga Awasi Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta 2024
Senin, 27 Mei 2024 – 21:53 WIB
BERITA TERPOPULER
- Bengkulu
Pendaftaran PPPK 2024: Honorer Jenis Pekerjaan Ini Jangan Bersedih ya
Selasa, 28 Mei 2024 – 07:22 WIB - Humaniora
Sutan: Program Ini untuk Mengatasi Tenaga Honorer
Selasa, 28 Mei 2024 – 07:44 WIB - Dahlan Iskan
Juri Oat
Selasa, 28 Mei 2024 – 07:07 WIB - Jabar Terkini
IKATSI Tolak Permendagri 8 Tahun 2024: Ancaman Serius Keberlangsungan Industri Manufaktur
Selasa, 28 Mei 2024 – 08:30 WIB - Hukum
Kejagung Periksa ERD terkait Korupsi Timah Rp 271 Triliun
Selasa, 28 Mei 2024 – 09:17 WIB