Mba Rieke Soroti ICAPP, Panama Papers, dan RUU Pengampunan Pajak

Konferensi yang baru saja usai, menurut Rieke, seperti sebuah penyadaran politik. Ini merupakan momen otokritik bagi kita,  untuk tidak menjadi bagian dari berlindungnya para pelaku kejahatan keuangan di bawah istilah “tax haven”, menjadi pihak yang justru mengampuni para pelaku kejahatan keuangan dengan berkelindan, berdalih mengatasnamakan menyelamatkan kas negara, mendorong lahirnya UU Pengampunan Pajak.

“Saya memang bukan politikus yang ahli dalam isu keuangan, perpajakan, dan "bagi hasil tambah kurang" dari suatu produk undang-undang yang digolkan oleh DPR dan pemerintah. Yang saya tahu dari hasil analisa, kajian yang saya dan tim ekonomi (yang mensupport saya selama ini di DPR) lakukan, di hampir semua negara (termasuk Indonesia) peredaran uang tak lebih dari 10 persen. Sisanya hanya angka virtual di dunia perbankan,” katanya.

Saya hanya mengerti bahwa di tengah para pelaku kejahatan keuangan dan para pemburu rente di berbagai negara, ada juga yang masih berjuang untuk memerangi praktek-praktek haram tersebut. Sebut saja KTT Perpajakan di Berlin 2014 yang menghasilkan komitmen bersama dari sekitar 50 negara untuk memerangi penghindaran dan penggelapan pajak.

Karena itu, Rieke mengajak agar harus memiliki keyakinan teguh dalam memperjuangkan hal-hal tersebut. Ia juga optimistis sejak saat ini dapat bekerjasama secara serius sehingga tahun 2017 dapat terwujud target masing-masing negara akan mendapatkan “full tax rate”, seperti tertuang dalam FATCA maupun CRS (tanpa perlu mengampuni siapa pun pelaku kejahatan keuangan).

Rieke juga sangat berharap konferensi ICAPP ke-26 ditindaklanjuti dengan kerja sama antar partai dan antar-parlemen di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin bergerak untuk berjuang bersama menyelamatkan uang rakyat. Selain itu, mengembalikannya kepada kas negara, dan selanjutnya dipergunakan sebagai modal pembangunan yang berwatak kemandirian dan kedaulatan.

Pada kesempatan itu, Rieke mengajak seluruh elemen bangsa untuk  mendukung pemerintah  Jokowi-JK agar pro aktif melakukan hubungan antar negara, antar pemerintah (G to G) yang memperkuat pertukaran informasi mengenai transaksi dan rekening keuangan yang mencurigakan, termasuk di negara-negara.

“Mari kita dorong lahirnya undang-undang, dan aturan hukum yang memiliki standar internasional untuk mendorong setiap institusi keuangan  memberikan laporan secara transparan serta berkontribusi pada pendistribusian keadilan. Bukan sebaliknya, menjadi pelindung para pelaku kejahatan keuangan dan pemburu rente,” katanya.(fri/jpnn)