Mbak Titi dan Bu Nunik Honorer K2 Rela Datang dari Kampung Halaman Memantau Rapat di DPR

Sementara, rekannya, Mbak Nunik datang dari Magelang, Jawa Tengah, juga untuk menyaksikan rapat tersebut.

Keduanya antusias menunggu rapat tuntas. Bahkan, mereka berdua kerap mendatangi anggota Komisi II DPR yang keluar ruangan untuk ke kamar mandi ataupun istirahat. Mereka menanyakan informasi. Menyampaikan aspirasi.

Honorer berharap nasib mereka ada kejelasan. Salah satu yang dituntut adalah terbitnya Perpres PPPK. Hal ini untuk mengakomodasi honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK Tahun 2019, tetapi belum diangkat. "Kalau tidak terbit, kemungkinan kami tidak digaji," tegas Titi.

Usai rapat, Arwani Thomafi mengatakan Komisi II mendesak pemerintah menerbitkan Perpres PPPK. Ia menilai ada kelambanan pemerintah menuntaskan persoalan itu.

"Ya, rapat barusan ini Komisi II (DPR) melihat ada kelambanan pemerintah untuk segera menerbitkan perpres yang mengatur hasil tindak lanjut dari seleksi PPPK tahun 2019," kata Arwani Thomafi.

Dia baru usai memimpin rapat dengan Kementerian PAN dan RB, BKN, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Arwani menjelaskan berdasar informasi yang diperoleh Komisi II DPR, diketahui bahwa semua kementerian sudah tanda tangan draf Perpres. Menurut dia, posisi draf Perpres itu juga sudah berada di Sekretariat Negara (Setneg).

"Kami mendesak agar ini segera dituntaskan dan Perpres segera diterbitkan sehingga mereka yang ikut tes dan sudah dinyatakan lulus segera diangkat," ungkap Arwani lagi. (boy/jpnn)