Mega Berharap Mahfud Tak Oleng
Rabu, 29 Desember 2010 – 08:25 WIB
"Paling banyak yang dibatalkan itu adalah UU Politik, misalnya UU Pemda dan UU Pemilu," katanya.Mahfud menyampaikan ini karena adanya kecenderungan dalam perumusan UU Politik lebih berdasarkan kehendak dan kompromi politik semata. Para politisi seolah membuat tafsir konstitusi sendiri berdasarkan kehendak sepihak. Walaupun resikonya justru menabrak konstitusi itu sendiri. "Sehingga, hal "hal sudah jelas salah tetap dikompromikan melalui kemenangan "kemenangan politik di parlemen. Itu yang sering terjadi," kata Mahfud. (pri)