Megawati Heran Pengusung Amandemen UUD Getol Suarakan Pilkada di DPRD

jpnn.com - SEMARANG - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan pihak-pihak yang kini lantang menyuarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan di DPRD saja. Terlebih, pihak yang mengusung opsi pilkada oleh DPRD itu dulunya justru getol mendukung amandemen UUD 1945 agar presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Berbicara pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Semarang, Jawa Tengah Jumat (19/9), Megawati mengatakan, pilkada langsung merupakan amanat reformasi. Menurutnya, gagasan pemilu langsung merupakan antitesa atas kepemimpinan Orde Baru yang cenderung represif dan melanggengkan kekuasaan melalui pemilu yang penuh rekayasa.

“Maka pemilu secara langsung pun menjadi arus demokratisasi yang sangat kuat, yang mengembalikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilu langsung adalah salah satu penanda penting, landmark yang membedakan Orde Baru dengan era reformasi sekarang ini,” katanya.

Megawati menambahkan, amandemen UUD 1945 telah merombak ketatanegaraan di Indonesia. Termasuk, hilangnya kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih presiden.

Menurut Megawati, dirinya sebagai Presiden RI terakhir yang menjadi mandataris MPR telah berusaha keras menggelar pilpres secara langsung sebagaimana amanat UUD 1945 hasil amandemen. Karenanya Presiden RI kelima itu merasa heran ketika pihak-pihak yang dulunya getol menyuarakan pemilihan langsung, kini malah menyerukan agar menggunakan mekanisme perwakilan.

“Karena itulah sungguh saya merasa heran, ketika semangat reformasi itu kini coba diputar-balikkan kembali, termasuk oleh mereka yang menandatangani amandemen konsitusi itu sendiri. Sikap PDI Perjuangan yang saat itu meminta adanya pemikiran yang mendalam sebelum perubahan dilakukan, termasuk merenungkan kembali seluruh gagasan ideal tentang UUD 1945 yang asli, justru hanya sedikit mendapat tempat,” tegasnya.(ara/jpnn)