Megawati tidak Pernah Meminta Gaji dari Pemerintah

"Tidak tidak pula pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah," ungkapnya.

Dia mengatakan penetapan gaji dan hak-hak keuangan di lingkungan BPIP yang sekarang beredar di ranah publik jika hal itu benar, keputusanya juga tidak mungkin dibuat tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Setahu saya keputusan pemerintah mengenai hak-hak keuangan pejabat atau penyelenggara negara harus melalui rapat-rapat antarkementerian terkait serta melalui persetujuan menteri keuangan," kata Basarah yang juga wakil ketua MPR itu.

Supaya berita tentang gaji pimpinan BPIP yang saat ini menjadi diskursus publik itu tidak bias ke mana-mana, Basarah meminta kementerian terkait, dalam hal ini Mensesneg Pratikno, Menteri PAN/RB Asman Abnur, dan terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera memberikan penjelasan kepada publik secara objektif dan proporsional.

Menurut dia, penjelasan para menteri terkait sangat penting agar opini publik tidak digiring ke arah penghancuran wibawa lembaga BPIP yang peran dan tanggung jawabnya sangat vital untuk pembangunan mental ideologi Pancasila bangsa Indonesia.

"Yang saat ini sedang menghadapi ancaman ideologi-ideologi transnasional yang sedang beroperasi di Indonesia secara terstruktur, sistematis dan masif," pungkas Basarah. (boy/jpnn)