Melawan Sindikat Pengiriman PMI Ilegal, Benny: Itu Jihad Fisabilillah Saya

Kamis, 01 April 2021 – 05:45 WIB

Kepala BP2MI Benny Rhamdani (kanan), berdiskusi dengan Ketua Apjati NTB H Muhammadun, di sela kunjungan kerja ke BLKLN Lombok Mandiri, di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Rabu (31/3/2021). ANTARA/Awaludin

"PMI adalah pahlawan devisa yang harus mendapat perlakuan hormat negara, tidak boleh lagi mendapat perlakuan kekerasan dan pemerasan oknum tertentu. Mereka harus diberikan karpet merah," ucapnya.

Baca Juga:

Benny Rhamdani: Saya Tidak Akan Berhenti Perang Lawan Mereka

Untuk memerangi sindikat pengiriman PMI ilegal, BP2MI sudah membentuk satuan tugas yang beranggotakan orang-orang terpilih, seperti mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komisaris Jenderal Suhardi Alius.

Ada juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.

Benny menambahkan kemauan politik semua pihak juga menjadi faktor yang paling penting apabila ingin menghilangkan penempatan PMI secara ilegal.

Semua aparatur negara mulai dari hulu desa harus bersama-sama menjaga setiap warganya agar tidak mendapatkan informasi yang salah, kemudian menjadi korban penempatan di luar negeri secara ilegal.

"Yang namanya sindikat dan mafia, karena memang penempatan ilegal ini bisnis kotor, mereka tetap berupaya dengan caranya. Makanya, komitmen dan kemauaan politik semua pihak sangat penting," ungkap Benny Rhamdani.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB H Muhammadun juga mendukung upaya BP2MI memerangi sindikat pengiriman PMI ke luar negeri secara ilegal.

Upaya yang dilakukan dengan cara menyurati dinas tenaga kerja di daerah hingga ke Markas Besar Polri, supaya mengusut perekrut calon PMI ilegal yang ada di kampung.