Mendagri Beber Ketidakberesan Realisasi e-KTP

Namun, lanjut Tjahjo, faktor kerahasiaan e-KTP menjadi tak terjamin karena ada rekanan Kemendagri yang bisa mengakses data kependudukan. Bahkan, lanjutnya, dari temuan intelijen ternyata juga ada pencetakan e-KTP palsu.

“Pencetakannya dilakukan di luar negeri. Saya heran malah ada teman yang menemukannya di luar negeri. Setidaknya di dua negara lain,” beber mantan anggota komisi intelijen dan pertahanan DPR RI itu tanpa menyebut nama negara lain yang menjadi lokasi pencetakan e-KTP.

Karenanya Tjahjo menegaskan, evaluasi atas proyek e-KTP harus benar-benar menyeluruh sehingga sistem yang dibangun bisa baik, terjamin kerahasiaannya dan bisa sesuai harapan awal.

Untuk itu, mantan Sekjen PDI Perjuangan itu mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo, menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, Kapolri, Kepala BIN hingga menteri hukum dan HAM untuk membahas persoalan e-KTP.

“Jadi bukan dihentikan, tapi ditunda supaya sistemnya bagus, tidak dipegang pihak ketiga dan tanggung jawab penuh ada di negara dan Kemendagri,” tegasnya.(ara/jpnn)