Mendagri Diminta Bijak Tunjuk Pj Gubernur

Usulan itu disampaikan Ketua Masyarakat Transparansi Untuk Pembangunan Aceh (Maktup), T Zulfikri, kepada Rakyat Aceh, Kamis (2/2) di Langsa. Menurutnya, sosok Pejabat  Gubernur haruslah yang bisa diterima semua pihak dan bersikap netral serta independen untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

Jadi untuk dapat menjaga netralitas agar tidak terpolarisasi dalam kepentingan kelompok atau golongan tertentu maka tidak mesti putra kelahiran Aceh, yang penting dapat memenuhi syarat. “Kita sangat pesimis bila putra Aceh dapat menjaga netralitas, pasti terkooptasi oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.

Lebih parah lagi bila putra Aceh yang kita takutkan terjadi aksi balas dendam, artinya aksi ini bisa membahayakan proses pemilukada itu sendiri. Untuk itu maka lebih baik pemerintah pusat melalui mendagri untuk tidak menunjuk orang Aceh menjadi Pj Gubernur.