Mendagri Kejar Target Tuntaskan 500 Sengketa Batas Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat bahwa hingga saat ini terdapat 500 sengketa perbatasan antar-daerah. Namun, setidaknya sudah 200 sengketa bisa dituntaskan.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pihaknya berupaya agar seluruh sengketa perbatasan itu bisa dituntaskan. Sengketa yang diprioritaskan penyeleseaiannya adalah persoalan batas wilayah antar-kabupaten/kota.

"Saya kira 500 bisa. Saya cek sudah ada 200-an saya teken. Ini harus clear, ada petanya lengkap, semua saya teken, harus target. Karena kami ingin menyelesaikan baik itu batas daerah, khususnya kota dan kabupaten," ujar Tjahjo di Jakarta,  Kamis (12/2).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan penanganan sengketa batas wilayah tak bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Salah satunya karena menyangkut konstituen dan daerah pemilihan. Misalnya sengketa batas wilayah antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi di Sumatera Barat.

"Setelah kita kirim tim ke sana, kenapa ini lima tahun kok enggak terselesaikan, padahal gubernurnya juga orang Sumbar,  ternyata masalah subjektifitas. Ini kan enggak benar. Tapi it's oke-lah, kita cari jalan supaya ini selesai," ujarnya.

Selain itu, kata Tjahjo, Kemdagri juga menemukan adanya sengketa batas wilayah yang sulit diselesaikan hanya karena rebutan satu dusun. Kasus itu terjadi di Sumatera Selatan.

Namun, ada pula persoalan wilayah yang melibatkan banyak kabupaten/kota. Misalnya adalah Bandar Udara Adisumarmo. “Adisumarmo itu ternyata enam kabupaten/kota. Jadi harus diselesaikan, itu tanggung jawab kita. Belum lagi di Papua yang jangkauannya sulit sekali, itu kan perlu waktu. NTT juga sudah mau selesai. Saya kira batas-batas wilayah itu paling utama," katanya.(gir/jpnn)