Mendagri Penyokong Ahok, Anies Harus Lawan Pencoretan TGUPP

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan di Pilkada DKI 2017 masih terus berlangsung sampai sekarang. Setidaknya begitu bagi Ketua Progres '98 Faizal Assegaf.

Hal itu terlihat dari pandangannya mengenai pencoretan anggaran TGUPP dari APBD DKI 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, kebijakan itu merupakan modus politik balas dendam yang dilancarkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai kader PDI Perjuangan.

"Rakyat tahulah, Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah penyokong utama narapidana penista Al Qur'an Basuki Tjahja Purnama alias Ahok," ujarnya lewat keterangan tertulis kepada redaksi RMOL.co, Sabtu (23/12).

Menurut Faizal, kekalahan Ahok dari Anies Baswedan di Pilgub DKI adalah pukulan sangat menyakitkan bagi para pendukungnya. Sehingga mereka tidak rela menerima kehadiran Anies memimpin ibu kota.

"Jadi tidak heran bila Kemendagri mulai bertindak superior dan arogan untuk menghambat TGUPP yang merupakan salah satu program strategis Anies. Sangat terlihat mencolok bahwa upaya menjegal TGUPP adalah bukti Kemendagri bertindak culas," sambungnya.

Langkah Kemendagri itu, lanjut Faizal, juga dapat berpotensi memicu kemarahan rakyat dan menyulut konflik terbuka antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

Apalagi, tambah Faizal lagi, fakta menunjukan saat Ahok berkuasa Kemendagri dan Istana Negara begitu mesra serta bertindak semaunya. Namun, kini perlakuan sebaliknya diterima Anies.

Sebagai pendukung Anies, Faizal berharap gubernur DKI Jakarta itu melakukan perlawanan. Pasalnya, tindakan diskriminasi oleh pemerintah pusat tidak boleh dibiarkan begitu saja.