Mendagri Sedih Bupati Lampung Selatan Terjerat OTT KPK

jpnn.com, SUMEDANG - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, para pamong praja muda yang dilantik presiden di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (27/7), terlebih dahulu mendapat pembekalan tentang area rawan korupsi.

Langkah tersebut penting untuk meminimalisir kasus-kasus korupsi, seperti yang diduga kembali terjadi di Lampung Selatan. Seperti diketahui, KPK baru saja mengamankan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Kamis (26/7) hingga Jumat (27/7).

"Jadi, sebelum mereka diwisuda ada tiga materi dari KPK, BPK, dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dan dari BPKP," ujar Tjahjo di sela pelantikan 1.456 Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXV/2018.

Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu, pemahaman area rawan korupsi penting untuk membentengi para pamong praja muda sebelum terjun melayani masyarakat.

"Masalah perencanaan anggaran, masalah jual-beli jabatan itu yang harus dihindari. Karena tujuan utama adalah sebagai pamong praja, melayani masyarakat memberikan jaminan bahwa mampu membangun sistem pemerintahan bersih dan berwibawa," ucapnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait kasus OTT Lampung Selatan, Tjahjo mengaku sedih. "Saya sedih ya, setiap ada OTT saya selalu mengatakan mudah-mudahan ini yang terakhir. Tapi terus berulang. Padahal, area rawan korupsi sudah kami pahamkan, kami road show dengan KPK juga bersama, pencegahan, tapi toh masih ada," katanya.

Tjahjo lebih lanjut mengatakan, sistem yang ada sebenarnya sudah sangat baik. Demikian juga dengan pengawasan, tidak mungkin dilakukan setiap hari selama 24 jam.

"Harusnya kembali ke mentalitas yang bersangkutan. Tak ada langkah khusus, sudah maksimal. Seorang pejabat harusnya tahu aturan, memahami mekanisme. Kalau memang tidak siap, ya jadi pengusaha saja," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)